Yakob: Gafatar Perlu Dilawan secara Sistematis

479

Yakob menganggap, Gafatar timbul karena dampak perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XI/2013 yang menguji undang-undang tersebut, terdapat perubahan khususnya pada pasal 5 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. ”Kondisi peraturan perundang-undangan membolehkan para mantan tokoh agama untuk membuat ormas lain yang kurang lebih sama,” tandasnya.

Yakob menganggap, uji materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi kurang tepat karena membuat organisasi masyarakat yang sejatinya kedok sebuah aliran agama, sulit untuk dideteksi.

Sementara dalam paparan materinya, Abu Rohmad menyebutkan, MUI sangat berhati-hati terkait kasus Gafatar. Ia menyatakan MUI masih belum mengeluarkan fatwa terkait masalah Gafatar itu. ”Insya Allah Febuari ini sudah dikeluarkan. Sebenarnya dari 2007 MUI sudah mengeluarkan 10 kriteria mengenai aliran sesat di antaranya, meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil, meyakini turunnya wahyu setelah Alquran, melecehkan dan mendustakan nabi, dan sebagainya,” kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Jateng ini. ”Sebenarnya yang perlu diwaspadai mantan-mantan Gafatar ini membuat kelompok ajaran yang baru,” ujarnya.

Joko Tri Haryanto dalam paparan materinya menyebutkan, eks ormas Gafatar, strateginya menghindari aspek keagamaan dan tidak terus terang langsung melainkan melalui program sosial namun kalau diamati arahnya ada penyesatan agama. ”Gafatar merekrut bukan hanya orang-orang biasa saja melainkan juga orang-orang berprofesi tinggi seperti dokter, akademisi, pelajar dan sebagainya. Tujuannya untuk membentuk negara baru yang dianggap mereka benar yakni negara Karunia Tuhan Semesta Alam (KTSA),” kata Peneliti dari Balai Litbang Agama Semarang ini. (jks/zal/ce1)