Tekan Korupsi Pejabat dengan Perda Integritas

444

KENDAL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berencana mengajukan Perda Komite Integritas ke Gubernur Jateng. Perda tersebut diharapkan bisa menekan angka korupsi maupun gratifikasi di kalangan pejabat Kendal.

“Jika perda Komite Integritas nantinya terwujud, maka Kabupaten Kendal menjadi yang pertama melaksanakan Perda Komite Integritas ini,” ujar Kabag Humas Setda Kendal, Heri Wasito, Jumat (29/1).

Heri mengatakan, perda ini merupakan terobosan dari Pj Bupati Kendal, Kunto Nugroho. Perda ini mendapatkan apresiasi luar biasa, sebab, satu satunya daerah di Jateng yang mengajukan perda integritas baru Kendal. “Kemudian disusul oleh Kebumen yang juga masih baru mewacanakan,” tandasnya.

Komponen sistem integritas yang diperlukan dalam jalannya roda pemerintahan yakni setiap pejabat harus melalui proses seleksi yang tepat, keteladanan pimpinan, kode etik dan perilaku. Selain itu analisis risiko terhadap integritas, peran pengawasan internal, pengelolaan gratifikasi dan hadiah.

Masih ditambah, revitaslisai pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi Whistleblowing System. Selain itu evaluasi ekasternal integritas, Post Employment atau imbalan kerja, pengungkapan isu dan uji integritas, sistem dan kebijakan SDM (rekrutmen, menejemen kinerja, pengembangan SDM ).

Tak kalah penting perda ini juga memuat akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengadaan dan kontrak barang jasa, kehandalan SOP, keterbukaan informasi publik dan pengeloaan aset. “Sehingga jika bisa dikabulkan, maka korupsi di Kendal bisa ditekan,” tandasnya.