Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Kunker Dewan

484

UNGARAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa mulai mencurigai adanya tindak pidana korupsi di DPRD Kabupaten Semarang. Penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Ambarawa difokuskan pada dugaan penyimpangan pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Semarang.

Informasiyang dihimpun Jawa Pos Radar Semarang, Kejaksaan Negeri Ambarawa saat ini sudah memintai keterangan bendahara Sekretarit Dewan (Sekwan) Kabupaten Semarang. Selain itu kejaksaan juga memeriksa 35 ordner (kotak arsip) milik Sekwan berisi arsip-arsip kunjungan kerja DPRD sejak tahun 2012-2013. Pemeriksaan arsip kunker DPRD itu meliputi pemerikaan kwitansi hotel, tiket pesawat, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya.

Sayangnya pihak Kejari Ambarawa belum memberikan keterangan secara rinci terkait penyelidikan yang sedang dilakukannya. Alasannya saat ini masih dalam tahap penyelidikan.“Iya itu penyelidikan dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Semarang kisaran tahun 2012-2013. Saat ini masih tahap penyelidikan. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan secara detail. Kami harap rekan media bersabar untuk menunggu hasilnya,” tutur Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Ambarawa, Febrianda, Minggu (31/1) kemarin.

Saat ditanya siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan? Febrianda tidak mau membeberkan secara detail. Pihaknya hanya mengatakan bahwa saat ini masih dalam tahap mengecek berkas-berkas dan melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada orang-orang yang terkait. “Saat ini baru tahap pemanggilan-pemanggilan,” imbuhnya.

Sementara itu Sekwan Kabupaten Semarang, Bangun Prasetyo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa bendahara Sekwan sudah dihadapkan ke Kejari Ambarawa. “Baru satu staf yakni Bendahara kami yang diundang untuk dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Ambarawa. Kami juga ikut datang untuk menemaninya saat di Kejari,” ungkapnya.

Selain itu menurut Bangun, Kejaksaan Negeri Ambarawa juga membutuhkan data-data untuk kelengkapan pemeriksaan. Sehingga pihaknya juga mengizinkan pihak kejaksaan untuk memeriksa data-data tersebut. “Karena kejaksaan butuh data, maka data-data itu dipinjam Kejaksaan. Tentu kami pun kooperatif,” pungkasnya. (tyo/zal)