Revitalisasi Butuh Rp 67 Miliar

398

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Semarang mengklaim terus melakukan pembenahan terhadap kawasan Kota Lama Semarang. Hal itu menyusul telah diresmikannya kawasan peninggalan pemerintahan Belanda itu menjadi destinasi wisata dunia oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo awal Januari lalu.

Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, Nik Sutiyani mengatakan, Kota Lama Semarang ke depan diharapkan menjadi kawasan kota yang nyaman untuk tempat kegiatan budaya dan pariwisata. Tidak hanya di tingkat nasional, akan tetapi juga di tingkat internasional. Karenanya, berbagai pembenahan pun mulai dilaksanakan.

”Untuk tahun ini (2016, Red) kami baru mendapat Rp 2 miliar untuk pembangunan jangka pendek untuk Jalan Branjangan. Total anggaran seluruhnya Rp 67 miliar dari Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk proyek fisik berupa jalan, drainase, dan street furniture (aksesoris jalan),” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Untuk pogram selanjutnya, lanjut dia, adalah penataan sistem lalu lintas. Dalam hal ini Dinas Bina Marga yang akan mengerjakan khususnya di Jalan Merak. Selain itu, juga melakukan kajian terkait jalan yang menghubungkan Jalan Imam Bonjol. ”Untuk saat ini prioritas yang utama adalah pembangunan drainase dan pavingisasi,” imbuhnya menargetkan selesai 2-3 tahun mendatang.

Terkait sejumlah gedung yang masih dimiliki pihak swasta dan BUMN, Nik mengaku telah melakukan berbagai pendekatan dengan pemiliknya. Salah satunya dengan PT Damri di kawasan Sleko yang rencananya dijadikan sebagai kantong parkir. ”Kami juga telah melakukan pembicaraan dengan investor sistem informasi 3D yang berasal dari Jogja,” akunya.

Ia menambahkan, Pemkot Semarang juga sedang menyiapkan dokumen dossier atau dokumen nominasi sebagai warisan pusaka dunia. Menurutnya, Kota Lama telah masuk daftar (list) yang bakal ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia (World Heritage). ”Meskipun ini bukan tujuan utama, tetapi menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya seraya menargetkan mendapat pengakuan tersebut pada 2020 mendatang.