Tarik Rp 334,6 M dari Penunggak Pajak

380

SEMARANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I memperoleh total Rp 334,6 miliar atas hasil penagihan pajak yang menunggak selama 2015. Sejumlah Wajib Pajak (WP) diketahui tidak menaati aturan atas utang pajak kepada negara tersebut. Kegiatan tersebut sesuai Dasar hukum penagihan pajak adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009.

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, beberapa waktu lalu.

Pihaknya juga memberikan teguran, serta melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Selain itu juga memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan ke luar negeri, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan (gijzeling), hingga menjual barang yang disita. “Selama tahun 2015, Kanwil DJP Jawa Tengah I memperoleh total Rp. 334,6 miliar,” terangnya.

Secara rinci, Dasto menjelaskan, kegiatan penagihan pajak yang terdiri atas Rp 144,7 miliar dari Surat Teguran, Rp 107,5 miliar dari Penyampaian Surat Paksa, Rp 41 miliar dari Penyitaan, Rp 31,9 miliar dari Pemblokiran, Rp 268,9 juta dari Pelelangan, Rp 2,7 miliar dari Pencegahan ke Luar Negeri, dan Rp 6,3 miliar dari Penyanderaan. “Tindakan penagihan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Dasto, dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak, diharapkan semua WP menjadi taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ditentukan. Selain itu memberikan keadilan kepada WP yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, karena sesuai tagline yang digunakan adalah #PajakMilikBersama, tandasnya. (amu/smu)