Warga Kesulitan Urus Akta Lahir

Gara-gara E-KTP Belum Jadi

361

”Kalau ada perubahan status, jangan mau ditukar dengan KTP biasa. Sebab mulai akhir 2015 kemarin, KTP biasa sudah tidak berlaku.”

Wika Bintang, Kepala Disnakertransduk Jateng

SEMARANG – Santi Mawarni, warga Kecamatan Ngaliyan Semarang sempat geram gara-gara masalah kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sebab, dia tidak bisa mengurus penerbitan akta kelahiran anak keduanya lantaran belum mengantongi e-KTP.

Dia mengaku, 2012 lalu sudah mendapatkan e-KTP dan mengikuti rekam sidik jari dan retina mata. Tapi ketika menikah pada 2013, e-KTP-nya ditarik dan diganti KTP biasa. Ketika ditanyakan kepada petugas kecamatan, penggantian ini karena ada perubahan status dari lajang menjadi sudah menikah.

”Kata petugas kecamatan itu, kartu e-KTP-nya belum tersedia. Jadi, terpaksa mendapat KTP biasa. Dia juga bilang, kalau e-KTP-nya sudah siap, akan diberi tahu dan KTP bisa ini bisa ditukarkan dengan e-KTP,” paparnya.

Tapi hingga sekarang, lanjut Santi, belum ada pemberitahuan. Dia justru kesulitan sendiri karena tidak bisa mengurus penerbitan akta kelahiran anak keduanya karena harus melampirkan fotokopi e-KTP. ”Saya heran. Ini kesalahan pemerintah, kok kami yang kena getahnya. Padahal, waktu mengurus akta anak pertama tahun 2014, bisa pakai KTP biasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah Wika Bintang mengakui, sempat terjadi kesalahan saat awal peralihan dari KTP bisa menjadi e-KTP. Banyak warga yang terpaksa diberi KTP biasa karena memang bahannya belum ada. ”Bahkan beberapa daerah di Jateng, malah ada yang hanya memberi surat keterangan (Suket). Masalah ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” ucapnya.

Hal itu disebabkan pengadaan blangko e-KTP masih diurus langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pencetakannya pun diurus oleh pusat. Kondisi itu berlangsung selama dua tahun karena gagal lelang. Baru pada Agustus 2015 silam, lelang sudah berhasil, dan blangko bisa disediakan di masing-masing kabupaten/kota.