Pemprov Bantah Berutang Untuk Tangani Logistik Eks Gafatar

409

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membantah memiliki utang kepada pihak swasta terkait penanganan logistik eks Gafatar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Menurut Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Petrus Edison Ambarura, pemprov tidak pernah berutang untuk pemenuhan logistik eks Gafatar.

”Kedatangan eks Gafatar ini memang sudah dibentuk panitia, dan masing-masing sudah punya tugas,” kata Edison kepada Jawa Pos Radar Semarang. Selama di asrama haji Boyolali itu, logistik untuk eks Gafatar ditangani oleh panitia dari Dinsos Jawa Tengah. Pemerintah pusat dan pemprov juga telah melakukan koordinasi dengan Dinsos daerah untuk memberi logistik lain kepada eks Gafatar.

Sebelumnya, ada pengakuan mengejutkan dari Dinas Sosial Boyolali yang mengatakan jika dalam memenuhi kebutuhan logistik eks Gafatar yang ditampung di asrama haji harus utang kepada pihak swasta.

Utang tersebut meliputi beras dan kebutuhan logistik lain. ”Itu pernyataan orang kantor yang tidak pernah terjun ke lapangan, dan saya monitoring Kepala Dinas Sosial Boyolali memang tidak pernah datang dan melihat langsung kondisi di sana,” tuturnya.

Edison menegaskan, ia bersama pejabat struktural di Dinsos Jateng selalu melakukan pantauan langsung di lokasi penampungan eks Gafatar itu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan rencana.

”Logistik ini ada biayanya ditanggung oleh negara dari APBN dan ABPD,” katanya. Adapun logistik yang diberikan melalui APBD dan APBN tersebut diwujudkan dalam bentuk barang yaitu beras, mi instan, kecap, dan sarden.

”Beras yang kita kirim 4,5 ton. Di satu sisi, Dinas Sosial Boyolali mengatakan jika pihaknya memiliki utang kepada pihak swasta sebanyak 20 ton. Itu 20 ton yang makan siapa, ini sudah tidak benar. Kita selalu melakukan koordinasi terkait dengan pelayanan eks Gafatar,” katanya.