Piutang Rp 25,4 Miliar, Baru Tertagih Rp 945,8 Juta

388

DEMAK- Potensi tarikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Demak cukup tinggi. Kendati demikian, kesadaran untuk membayar pajak sejauh ini masih belum maksimal. Karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemkab Demak terus melakukan proses penyadaran pada wajib pajak yang belum membayar pajak mereka.

Diketahui, piutang PBB-P2 terhitung sejak dari 2002 hingga 2014 totalnya mencapai Rp 25,4 miliar. Dari jumlah itu baru tertagih sebesar Rp 945,8 juta dan denda sebesar Rp 384,5 juta.

Kepala DPKKD Siti Zuarin mengatakan, pihaknya hingga kini terus berupaya melakukan penagihan piutang tersebut sehingga tarikan PBB-P2 dapat terpenuhi secara optimal. Menurutnya, selain kesadaran warga wajib pajak yang terus dilakukan, para wajib pajak dari kalangan perusahaan juga menjadi andalan untuk penarikan pajak. Sejauh ini, kesadaran wajib pajak dari perusahaan yang ada di wilayah Demak cukup tinggi. Bahkan, nilai pajaknya juga tinggi. PT Delta misalnya, nilai pajak yang dilunasi mencapai Rp 1,5 miliar. “PT Delta ini bagus dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Ini bisa dicontoh perusahaan lainnya untuk taat bayar pajak,”katanya, kemarin.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dwi Pramono, mengatakan, untuk melakukan ketentuan besaran nilai wajib pajak memang harus melihat atau mendasarkan beberapa aspek, yakni aspek sosial, maupun ekonomi. Ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat terkait penarikan besaran pajak tersebut.

Menurutnya, bila tahun sebelumnya banyak desa dibeberapa kecamatan yang berlomba-lomba melunasi pajak, maka kini kondisinya sudah berbeda. “Dulu, pemerintah desa mau nomboki warga atau wajib pajak. Sekarang, tidak mau lagi. Terlepas dari itu, kita sebetulnya menginginkan data valid wjaib pajak yang membayar. Karena itu, tidak banyak kecamatan yang di wilayahnya melunasi PBB tersebut,” terangnya.

Terkait pajak ini, SPPT sudah disampaikan ke kecamatan 2 Februari lalu. Sedangkan, 31 Juli mendatang menjadi batas akhir pengajuan perbaikan atau pembetulan pelayanan PBB. “Kita berharap, jumlah SPPT terus bertambah sehingga potensi wajib pajak meningkat. Kita juga tetap melihat harga pasar tanah sebagai dasar penetapan NJOP,” katanya. (hib/zal)