Progres di Jateng Paling Lambat

Proyek Tol Trans Jawa

696

Dalam Perpres tersebut diatur mengenai batasan waktu pengadaan tanah. Seperti pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah, penetapan lokasi pembangunan, pendelegasian kewenangan pengadaan tanah dari gubernur kepada bupati/ wali kota, pelaksanaan pengadaan tanah, hingga penyerahan hasil pengadaan tanah.

Percepatan pembangunan tol ini juga didukung Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis. Peraturan ini berisi penyediaan tanah hingga penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi, menteri atau kepala negara, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

”Jangan sampai konstruksi berhenti gara-gara masalah seperti tanah kas desa yang belum terselesaikan. Cepat carikan solusi. Sehingga rumor Jawa Tengah berubah, dari gedhek menjadi semen,” paparnya.

Dengan peraturan-peraturan baru tersebut, diharapkan pembangunan jalan tol Semarang-Solo bisa segera tuntas agar 2018 mendatang jalan tol tersebut sudah bisa difungsikan.

Abduh juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa terbuka membantu mengawal pembangunan jalan tol. Jangan sampai ada ketakutan dari pihak pelaksana kegiatan maupun pengambil kebijakan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. ”Jika ada surat kaleng melayang ke BPKP, segera turunkan tim untuk melakukan audit. Kebersamaan semua pihak dalam pembangunan jalan tol, akan membuat pengerjaannya cepat tapi aman,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono mengakui jika proyek pembangunan ruas jalan tol trans Jawa seperti tol Pemalang – Pekalongan, Pekalongan – Batang, dan Batang – Semarang terlambat.

Kendala terbesar, soal pembebasan lahan tanah kas desa yang terganjal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007. Sebab, tanah kas desa wajib diganti tanah di wilayah desa tersebut, dengan nilai yang setara. ”Kalau tanah kas desanya tidak terlalu luas, masih memungkinkan diganti di wilayah sama. Tapi kalau luas hingga dua hektare atau tiga hektare, ini yang sulit mencari gantinya,” bebernya.

Keluhan tersebut, lanjut Sri, sudah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat surat pada 16 Januari lalu. Dan ’curhatan’ tersebut dibalas dengan penerbitan Permendagri nomor 1 tahun 2016. Isinya, pengganti tanah kas desa dapat dilakukan di lokasi desa atau kecamatan yang bersinggungan.