Terapkan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha

668
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan Budi Ahmadi didampingi Sekda Pemkab Demak Singgih Setyono memimpin sidang paripurna terkait jawaban DPRD Demak atas pemandangan umum Bupati terhadap dua raperda inisiatif, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan Budi Ahmadi didampingi Sekda Pemkab Demak Singgih Setyono memimpin sidang paripurna terkait jawaban DPRD Demak atas pemandangan umum Bupati terhadap dua raperda inisiatif, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan Budi Ahmadi didampingi Sekda Pemkab Demak Singgih Setyono memimpin  sidang paripurna terkait jawaban DPRD Demak atas pemandangan umum Bupati terhadap dua raperda inisiatif, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan Budi Ahmadi didampingi Sekda Pemkab Demak Singgih Setyono memimpin sidang paripurna terkait jawaban DPRD Demak atas pemandangan umum Bupati terhadap dua raperda inisiatif, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK- DPRD Demak kemarin melakukan tanggapan atas pemandangan umum bupati terkait dua raperda inisiatif, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan raperda Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sebelumnya telah diserahkan ke Bupati Demak.

Tanggapan yang disampaikan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet tersebut menjadi tahapan masukan dan koreksi atas materi dua raperda tersebut.

Sekretaris Badan Legislasi DPRD Demak, Churun Chalina Silfiya bertugas membacakan tanggapan DPRD tersebut. Menurutnya, DPRD sependapat dengan pemandangan bupati bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam kurun waktu tertentu. “Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang lebih tinggi,” katanya.

Terkait beberapa catatan materi yang belum terakomodasi dalam raperda pendidikan adalah pengaturan tentang jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian, soal pengaturan kurikulum serta pengaturan khusus tentang guru dan tenaga kependidikan serta lainnya. Sedangkan, soal raperda CSR, dewan sepakat adanya ketentuan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. “Itu akan dipertimbangkan dengan catatan sanksi tersebut sifatnya harus diterapkan optimum. Artinya, bentuk sanksi dapat diterapkan hanya dalam kondisi tertentu sejauh upaya penegakan hukum lainnya sudah diupayakan namun tidak dapat dilaksanakan,” tandasnya. (hib/zal)