Harus Didukung Kebijakan dan Fasilitas

Konsep Parlemen Modern

451
Chusnul Mar’iyah
Chusnul Mar’iyah
Chusnul Mar’iyah
Chusnul Mar’iyah

SEMARANG – Untuk mewujudkan terciptanya parlemen modern, banyak faktor yang harus dibenahi di internal DPRD. Mulai dari sekertariat yang bagus dan mendukung kinerja sampai berbagai kebijakan mendukung berlangsungnya parlemen modern. Di mana konsep ini mengedepankan transparansi dan keterbukaan publik.

Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar’iyah mengatakan, ada tiga indikator konsep parlemen modern. Pertama, transparansi informasi dibuka seluasnya; teknologi komunikasi digital digunakan dengan optimal serta fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. ”Untuk itu, dalam membangun sebuah parlemen modern ini harus memiliki sistem pendukung atau sekretariat yang kuat dan memadai,” katanya, kemarin.

Konsep parlemen modern ini kali pertama diperkenalkan dalam Konferensi Uni Eropa tentang The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance pada 1997. Kemudian dimatangkan dalam Konferensi di Berlin, Jerman pada 2003. Konsep ini terus menguat dengan adanya Deklarasi untuk Parlemen yang Terbuka di Seluruh Dunia pada 2012. ”Indonesia sendiri reformasi politik tahun 1998 membawa keterbukaan proses di lembaga legislatif yaitu di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Inilah yang kemudian terus dilakukan pembenahan,” ujarnya.