Paguyuban Masyarakat Tolak Pj Kades

431

DEMAK – Penolakan terhadap penjabat (Pj) kepala desa di Demak disuarakan oleh Paguyuban Masyarakat Demak dari tujuh kecamatan. Mereka kemarin mendatangi DPRD Demak untuk mengutarakan aspirasinya. Mereka ditemui oleh Wakil Pimpinan Dewan Fahrudin Bisri Slamet, Ketua Komisi A Sunari dan anggota DPRD Sonhaji.

Sutikno perwakilan dari Dempet mengatakan dirinya mendengar bahwa saat ini ada surat edaran yang isinya mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pj kades. Padahal hingga kini perbup yang mengatur masalah tersebut belum muncul sehingga untuk juklak-pun juga belum ada. “Kenapa tiba-tiba saja pemerintahan kabupaten demak bisa mengeluarkan surat edaran tersebut. Sehingga menurut kami surat edaran tersebut cacat hukum, karena definisi edaran bisa dilaksanakan dan bisa tidak,” ujarnya.

Untuk itulah pihaknya memohon kepada DPRD agar mendorong Pemkab Demak supaya pemberhentian kades pada 10 Desember lalu bisa ditangguhkan. Hal ini menurutnya terkait dengan sudah terpilihnya bupati baru, sehingga mereka mengharapkan bupati yang lama untuk tidak mengambil kebijakan-kebijakan strategis karena sangat membahayakan kelangsungan jalannya pemerintahan.

Hal ini diperparah dengan proses rekruitmen Pj yang baru oleh pihak kecamatan dengan tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa seperti BPD atau lembaga lainnya. “Bagaimana pj bisa menjadi calon pemimpin kami, jika tidak pernah ada musyawarah sama sekali dengan kami, bagaimana jika ada penolakan. Sebab bagaimanapun juga UU no 6 tahun 2012 terdapat tunjangan 100%, siapa yang tidak ngiler?? Namun jika ini dibiarkan akan mengganggu kinerja pemerintah. Jika ingin melantik para pj sebaiknya menunggu bupati yang baru, supaya suasana tetap kondusif,” jelasnya.

Sementara itu Fahrudin Bisri Slamet mengatakan pihaknya belum bisa menjawab lontaran pertanyaan mengenai Pj kades. Hal ini dikarenakan pihaknya belum bertemu dengan pihak pelaksana.

“Selanjutnya kami akan mengundang SKPD terkait seperti pemerintahan dan hukum untuk mengkondisikan permasalahan ini terkait dengan aspirasi. Yakni pengangkatan Pj kades hanya berdasarkan surat edaran kepada camat,” jawabnya diamini Sonhaji.

Sedangkan Ketua Komisi A Sunari menjelaskan Pj sama dengan kades, yakni kembali ke roh desa. Untuk pengisiannya diambilkan dari UU no 6 bahwa salah satu ketentuannya adalah PNS yang akan mengisi Pj kades harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Sebab seorang Pj kades harus bisa diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan. “Sebaiknya seorang Pj kades adalah orang yang dekat dengan warga sehingga bisa mengetahui karakter warganya. Jika bisa, mungkin diambilkan dari warga setempat,” pungkasnya. (adi/jpg/zal)