Korban Dimintai Rp 50-100 Juta

17 Website Rekrutmen CPNS Palsu Dipolisikan

377

SEMARANG – Sindikat penipuan CPNS diduga memanfaatkan situs atau website untuk menjaring calon korbannya. Untuk mencegah timbulnya korban baru dan memberikan efek jera kepada pelaku, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN RB Herman Suryatman mengatakan, pihaknya menemukan setidaknya ada 17 website yang belakangan ini mengunggah berita bohong tentang penerimaan CPNS pada 2016, lengkap dengan jadwalnya. ”Padahal, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan adanya program penerimaan CPNS tahun 2016,” ujarnya melalui rilis yang diterima Jawa Pos Radar Semarang.

Herman khawatir, informasi bohong itu sengaja diunggah untuk menjaring calon korban agar masyarakat yang membacanya merasa yakin terhadap informasi yang diunggah. ”Ini bisa berimplikasi kepada penipuan masyarakat. Mereka mengiming-imingi masyarakat untuk menjadi CPNS dengan meminta imbalan sejumlah uang,” katanya.

Dia menduga penipuan melalui website ini dilakukan oleh sindikat, yang modusnya diawali dengan penyebaran berita bohong di portal. Setelah informasi di website tersebar, sindikat ini bergerak dengan mengiming-imingi masyarakat untuk masuk CPNS. Mereka juga menjerat para tenaga honorer, dengan memberi informasi palsu bahwa masih ada kuota penerimaan CPNS. ”Mereka ini diminta uang mulai dari lima puluh juta hingga seratus juta rupiah,” ujarnya.

Herman menambahkan, pihaknya sudah banyak menerima laporan masyarakat dari berbagai daerah terkait penipuan tersebut. Disebutkan, ada yang dari Cilacap, Lampung, dan Maluku. ”Bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih, dan saat ini sedang ditangani Polda Jawa Barat,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan baru, pihaknya melaporkan ke-17 website tersebut, agar informasi yang menyesatkan masyarakat tersebut dihentikan, dan mendapat tindakan hukum. Mereka diduga melanggar pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat dan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Tubayanu AP menegaskan semua blog yang beredar di dunia maya serta mengatasnamakan penerimaan CPNS adalah palsu. ”Yang asli itu formatnya .go.id,” katanya. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi di SKPD kabupaten/kota supaya memperhatikan hal itu. Dijelaskan Tubayanu, saat ini keputusan untuk melanjutkan maupun menyudahi moratorium penerimaan CPNS masih belum diputuskan. (ric/ce1)