Kredit UMKM Seharusnya Tanpa Bunga

471

SEMARANG – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang sudah seharusnya digarap lebih serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Maka dari itu, pihak Pemprov Jateng diminta membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM di Jateng, dengan memberikan subsidi kredit tanpa bunga.

Kebijakan itu dirasa penting, sebab sektor UMKM memiliki peluang riil yang bisa meningkatkan iklim perekonomian di Jateng. Terlebih memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kondisi UMKM di Jateng harus mampu bersaing dalam pasar bebas. “Sistem keuangan mikro sudah seharusnya diperbaiki, kalau bisa ada kebijakan subsidi pinjaman untuk UMKM tanpa bunga,” kata anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Yahya Haryoko.

Dikatakan Yahya, lembaga keuangan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk menyalurkan kredit subsidi, karena selama ini berperan melayani pinjaman yang rata-rata hanya memerlukan syarat pinjaman dengan kartu tanda penduduk (KTP). Yahya yakin bahwa Pemprov Jateng mampu memberikan subsidi kredit untuk sektor UMKM tanpa bunga. Nilai pinjaman di sektor UMKM sangat kecil, yakni antara Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta. “Pemerintah harus mampu memberikan pinjaman tanpa bunga. Kalau memberikan BLT (bantuan langsung tunai ) saja mampu, kenapa untuk kredit produktif tidak,” ujarnya mempertanyakan.

Menurut dia, anggaran subsidi untuk UMKM tersebut bisa diambilkan dari dana hibah. Selama ini, lanjutnya, pemerinta juga melakukan hibah.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Dadang Sumantri mengatakan, sejauh ini Pemprov Jateng telah mendukung dan menyetujui usulan subsidi bunga pinjaman dari pemerintah. Peminjaman tersebut sudah mulai dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah melakukan langkah pengurangan bunga pinjaman. Namun demikian, pihaknya menyampaikan dalam prosesnya terdapat syarat penyaluran cukup ketat. “Bank penyalur NPL-nya harus di bawah 5 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan, subsidi bunga pinjaman itu dinilai penting di tengah bank umum meninggalkan pinjaman bagi pelaku usaha mikro karena pertimbangan biaya nasabah sangat tinggi. Kebijakan subsidi bunga kredit itu bisa dilakukan dengan merger Badan Kredit Kecamatan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang hendak dilakukan. “Berubahnya BKK menjadi PT BPR yang dikendalikan Pemprof Jateng diharapkan mampu menurunkan kemiskinan. Langkah-langkah yang disiapkan adalah akses, salah satunya subsidi bunga kredit,” terangnya. (amu/smu)