Jateng Terancam Sanksi

1033

”Kebijakan seragam sebenarnya tidak menghalangi untuk menggunakan produk daerah, seperti baju batik atau lurik yang bisa dipakai setiap Kamis-Jumat.”

Tjahjo Kumolo, Mendagri

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah dibayangi terkena sanksi lantaran tidak mau menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian (PHD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi.

”Yang namanya organisasi itu ada seragam, dan ada aturan. Kalau ada yang tidak menjalankan aturan, tentu ada sanksi,” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo usai menghadiri Seminar Nasional Parlemen Modern di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (11/2).

Mengenai bentuk sanksinya, Tjahjo enggan membeberkannya. Dia menyerahkan masalah ini ke Biro Hukum Kemendagri. ”Biar Biro Hukum Kemendagri yang mengurusi. Saya tidak mau berpolemik soal seragam PNS,” tegasnya.

Berdasarkan ketentuan Permendagri yang berlaku mulai 8 Februari, PNS diwajibkan menggunakan seragam warna krem setiap Senin-Selasa, Rabu kemeja putih, dan Kamis-Jumat menggunakan batik. Menurutnya, alasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menganggap regulasi ini tidak pro UMKM, tidak semuanya benar. ”Kebijakan seragam sebenarnya tidak menghalangi untuk menggunakan produk daerah, seperti baju batik atau lurik yang bisa dipakai setiap Kamis-Jumat,” ujar Tjahjo. Ganjar sendiri tak tampak dalam acara seminar tersebut. Kehadirannya diwakili Wagub Jateng Heru Sudjatmoko.

Seperti yang diketahui, Ganjar sempat menantang Tjahjo untuk beradu argumen mengenai alasan terbitnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 ini. Bahkan dia tidak takut dikenai sanksi dari Biro Hukum Kemendagri lantaran regulasi ini tanpa logika. ”Kalau memang harus ’disekolahkan’, saya yang akan mendaftar pertama. Memangnya kalau sudah pakai seragam sesuai peraturan, pelayanan pemerintahan bisa lebih baik?” tegasnya.

Ganjar menuturkan, ini bukan bentuk perlawanan atau menentang pemerintah pusat. Dia hanya ingin membantu pengusaha UMKM, khususnya batik, yang dikhawatirkan akan makin terpuruk dengan adanya peraturan ini. ”Saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memperhatikan mereka,” ucapnya.

Untuk seragam dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 59/2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi yakni pada Senin warna keki, Selasa menggunakan kemeja lurik diutamakan khas Jateng, Rabu-Jumat baju batik diutamakan khas Jateng, Sabtu batik lengan panjang. (amh/ric/ce1)