Kejari Sorot Sistem Lelang Pemerintah

557
PENYULUHAN: Kepala Kejari Kendal Mustaming (kiri) dan Direktur PDAM Kendal Agus Tri Suharyono saat menjadi pemateri dalam sosialisasi hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENYULUHAN: Kepala Kejari Kendal Mustaming (kiri) dan Direktur PDAM Kendal Agus Tri Suharyono saat menjadi pemateri dalam sosialisasi hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENYULUHAN: Kepala Kejari Kendal Mustaming (kiri) dan Direktur PDAM Kendal Agus Tri Suharyono saat menjadi pemateri dalam sosialisasi hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENYULUHAN: Kepala Kejari Kendal Mustaming (kiri) dan Direktur PDAM Kendal Agus Tri Suharyono saat menjadi pemateri dalam sosialisasi hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dinilai masih terjadi tindak pidana korupsi. Hal itu mengingat belum sepenuhnya mengadopsi sistem transparansi anggaran, sehingga rawan untuk melakukan penyelewangan atau mark up anggaran.

Kepala Kejari Kendal, Mustaming membeber, beberapa celah korupsi yang biasa terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah proses penentuan pemenang tender, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), lelang yang tidak transparan dan penggelembugan atau mark up anggaran.

Dalam proses penentuan pemenang tender, yang umumnya terjadi adalah sudah ada kong kalikong antara calon rekanan dengang pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Proses ini biasa terjadi sebelum proyek dilakukan lelang secara terbuka. “Pihak rekanan diminta untuk melengkapi berkas perusahaan berikut penawaran harga yang disesuaikan atau mendekati nilai anggaran proyek yang tertera dalam HPS. Modus ini biasa dilakukan dengan kesepakatan PA atau KPA akan mendapatkan sejumlah uang dari keuntungan yang diterima oleh calon rekanan,” ujar Mustaming disela sosialisasi hukum yang digelar PDAM Tirto Panguripan, Kamis (11/2).