Kejari Sorot Sistem Lelang Pemerintah

560

Selain itu juga penentuan HPS, menurutnya rawan karena biasanya HPS ini dilakukan untuk menggelembungkan anggaran. Sehingga pihak rekanan bisa mendapatkan keuntungan lebih. “Bahkan ada HPS yang justru disesuaikan dengan penawaran calon rekanan,” tandasnya.

Hal yang rawan terjadi tindak pidana korupsi adalah dalam proses lelang. Yakni lelang yang dilakukan secara terbatas, dalam arti tidak diumumkan secara luas. Sehingga pendaftarnya cuma sedikit. Pun peserta yang mendaftar hanya beberapa yang sudah direkayasa hanya satu yang lolos. Caranya dengan perusahaan lain dibuat seolah-olah dokumennya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat.

Penggelembugan atau mark up anggaran terjadi biasanya, dengan mendatangkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan kondisi barang. “Misalnya barang yang seharusnya disediakan sejumlah 500, tapi kenyataannya barang yang diserahterimakan hanya 100,” paparnya.

Direktur PDAM Tirto Panguripan Kendal, Agus Tri Suharyono mengatakan sosialisasi hukum tersebut digelar agar pegawai PDAM memahami persoalan korupsi. Sehingga bisa terhindar dari jeratan kasus korupsi.

Sebab sesuai denan perundangan pembrantasan korupsi, pidana korupsi ada tiga. Yakni pidana badan atau pemenjaraan, pidana denda dan pidana uang pengganti. “Makanya ini sebagai pembelajaran bagi pegawai PDAM menjauhi tindak korupsi,” tuturnya. (bud/zal)