Pelaporan SKPD Masih Amburadul

391

KENDAL—Pendataan aset daerah dan pelaporan pekerjaan di Pemkab Kendal dinilai masih amburadul. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama Kendal belum bisa meraih perdikat wajar tapa pengecualian (WTP) dalam pelaporan.

Demikian dikatakan Ketua Tim BPK RI Jateng, Agus Efendi. Menurutnya, kebanyakan SKPD atau instansi belum memilik pegawai khusus yang kompeten dalam melakukan pendataan aset kepada pegawai. Akibatnya dalam pembuatan laporan data asetnya masih banyak kekurangan. “Kami melihatnya kebanyakan pegawai yang bertugas mencatat aset diserahkan kepada pegawai yang kurang berkompeten. Hal sepele misalnya banyak kami jumpai petugas yang tidak menguasai komputer dalam teknik pelaporan,” katanya, Kamis (11/2).

Selain itu, ia melihat tugas antara bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tumpang tindih. Tugas bendahara semestinya hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan keuangan. Sedangkan PPK bertugas dalam semua lini yakni mencatat penggunaan anggaran yang sudah atau akan dikeluarkan oleh bendahara.

Namun seringkali bendahara yang menghadapi saat pemeriksaan, akibatnya tidak menguasai penggunaan atau penerimaan anggaran secara rinci. Padahal sedianya, pelaporan menjadi tugas PPK yang paham betul penggunaan anggaran ikut dalam pemeriksaan. “Sehingga banyak temuan yang ganjal saat tim BPK melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Makanya, ia berharap adanya penguasaan manajemen pelaporan. Sebab nantinya pelaporan baru akan menggunakan sistem berbasis akrual. Yakni suatu basis akuntansi dimana transaksi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan kata lain, basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode.