Pasal Perda KTR Dianggap Wajar

443

SEMARANG – Penerapan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Semarang berada di tangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perda yang diprotes kalangan industri hasil tembakau (IHT) tersebut akan diterapkan setelah diuji coba selama 2 tahun.

”Perda KTR sudah digedok, kini kami serahkan ke gubernur untuk dievaluasi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini, Perda tersebut akan diberlakukan setelah 2 tahun. Selama 2 tahun ke depan, penerapan Perda KTR masih dalam tahap uji coba.

Menurutnya, Perda KTR dibuat karena sudah menjadi program nasional. Dia menambahkan kawasan tanpa rokok yang ditetapkan juga sama dengan daerah lainnya. Di antaranya di lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Dia juga menganggap pasal-pasal yang ada dalam Perda tersebut tergolong wajar. ”Ini kan bukan sama sekali tidak boleh merokok. Di KTR memang dilarang merokok, tapi konsekuensinya mereka harus menyediakan ruangan khusus smoking area,” tegasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini menuturkan, denda yang akan diterapkan juga belum tentu dipatok maksimal. Melainkan seusai dengan jenis pelanggarannya.

Sebelumnya Perda KTR di Kabupaten Semarang ditolak kalangan (IHT). Mereka khawatir penerapan Perda akan mengancam penghidupan jutaan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

”Kami menemukan beberapa ketentuan pada Perda Kawasan Tanpa Rokok seperti Pasal 16 sampai 18 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, khususnya terkait kegiatan penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) Indonesia Budidoyo,.

Ia berpendapat kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya dibatasi dan bukan dilarang total seperti yang tertuang dalam Perda KTR Kabupaten Semarang. Menurut dia, Perda KTR itu juga mengatur tempat khusus merokok yang persyaratannya jauh melampaui ketetapan dalam PP No 109/2012.

”Dalam PP No 109/2012, tempat khusus untuk merokok ditetapkan sebagai ruangan terbuka yang berhubungan dengan udara luar, sedangkan dalam Perda KTR Kabupaten Semarang mengatur hingga penentuan letak,” ujarnya. (ric/ce1)