Pengelolaan Rusunawa Ungaran Belum Jelas

2032

Menurut Bondan, penarikan retribusi rusunawa oleh Pemkab Semarang baru bisa dilakukan setelah aset menjadi milik Pemkab Semarang. Jika ada yang mulai menempati, penghuni hanya dibebani biaya operasional seperti listrik, air dan sampah. Selain itu, penarikan retribusi juga masih menunggu pembahasan revisi Perda tentang Retribusi Daerah. “Perda retribusi saat ini sudah masuk dalam Prolegda, nanti kalau (draft) sudah siap akan direvisi bersama eksekutif,” imbuhnya.

Bondan memperkirakan retribusi di Rusunawa Ungaran lebih mahal dari Rusunawa Ambarawa. Pertimbangannya karena luas kamar di dua rusunawa tersebut beda, selain itu peruntukannya juga berbeda. Di Rusunawa Ambarawa luasan kamar 21 meter persegi, sedangkan di Rusunawa Ungaran 24 meter persegi dan 36 meter persegi. “Dari perbedaan itu, tentu retribusi sewanya akan beda. Tetapi itu belum pasti, kami masih akan melakukan kajian lebih dalam,” ungkapnya.

Bondan menambahkan, tidak hanya masalah pengelolaan retribusi saja yang masih belum bisa dilakukan. Selain itu, soal pemeliharaan dan perawatan. Sebab, saat ini masih milik pemerintah pusat, sehingga kewajiban pemeliharaan dan perawatan anggaran dari pusat. “APBD kita belum bisa mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perawatan. Termasuk membayar petugas kebersihan atau penjaga. Sehingga kami berharap agar aset tersebut segera diserahkan ke Pemkab Semarang,” katanya.

Terpisah Kabid Perumahan DPU Kabupaten Semarang, Alfiah mengatakan bahwa besaran retribusi sewa di Rusunawa Ungaran nanti ditentukan dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Semarang. Alfiah menambahkan pihaknya berharap perumahan tersebut dapat segera ditempati para pekerja. “Sehingga para pekerja dapat tinggal dekat dengan pabrik untuk mengurangi cost transportasi,” kata dia. (tyo/ida)