APBN Gelontor Dana Desa Rp 226 M

501

“Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, menjadi tanggung jawab bupati, agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yakni menciptakan kesejahteraan warganya,” kata dia.

Menurut Supardi, meski sudah berlangsung selama setahun, pembinaan teknis terhadap kepala desa dan perangkat belum maksimal. Khususnya menghadapi persoalan hukum penggunaan dana desa.

Meskipun kades bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, akan tetapi pendampingan yang baik dan maksimal, tentu bisa meminimalisasi hal tersebut.

Menurutnya, penyerapan dana desa juga belum optimal. Bahkan ada desa yang belum mengiriman peraturan desa (Perdes) tentang APBDes tahun lalu. Untuk itu, Pemkab Magelang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi terhadap bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

“Agar dana desa bisa terserap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mendorong desa yang belum mengirimkan perdes,” katanya. (vie/lis)