Persoalan Sosial Harus Segera Tuntas

538
KAMPUNG BAHARI: Para pimpinan DPRD Kota Semarang bersama Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bappeda melakukan tinjauan ke Tambaklorok yang akan dijadikan Kampung Bahari, kemarin. (RIZAL KURNIAWA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KAMPUNG BAHARI: Para pimpinan DPRD Kota Semarang bersama Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bappeda melakukan tinjauan ke Tambaklorok yang akan dijadikan Kampung Bahari, kemarin. (RIZAL KURNIAWA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KAMPUNG BAHARI: Para pimpinan DPRD Kota Semarang bersama Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bappeda melakukan tinjauan ke Tambaklorok yang akan dijadikan Kampung Bahari, kemarin. (RIZAL KURNIAWA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KAMPUNG BAHARI: Para pimpinan DPRD Kota Semarang bersama Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bappeda melakukan tinjauan ke Tambaklorok yang akan dijadikan Kampung Bahari, kemarin. (RIZAL KURNIAWA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang diminta segera menyelesaikan persoalan sosial atau nonteknis dalam pembangunan kampung bahari Tambaklorok. Dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat tentang tahapan pembangunan.

Hal itu diungkapkan tiga Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, Wiwin Subiyono, dan Agung Budi Margono saat meninjau lokasi di Tambaklorok, Tanjung Mas, Semarang Utara, kemarin (15/2). ”Masalah sosial tugasnya pemerintah kota untuk menjelaskan. Proyek sudah berjalan, jangan sampai persoalan sosial atau nonteknis lebih dominan dari persoalan teknis yang sebenarnya sudah tidak ada masalah,’’ kata Agung.

Menurut legislator dari PKS ini, masyarakat harus tahu tahapan proyek kemudian hak dan kewajibannya seperti apa. Sebab konsep pembangunan kampung bahari dinilai cukup positif. Nantinya Kota Atlas akan punya minatur pilot project pengembangan kawasan pesisir dan nelayan. Yang memberi kemaslahatan dan kesejahteraan buat masyarakat. ”Pembangunan ini butuh timbal balik dan kerja sama. Ada sekitar 126 KK (kepala keluarga) yang terdampak itu perlu difasilitasi. Kita sudah minta pemangku wilayah untuk berkomunikasi dan mengonsolidasikan agar yang sudah direncanakan semua bisa dilaksanakan tanpa mengalami kendala,” terangnya.