Agus Kroto Dituntut 18 Bulan

Rugikan Negara Rp 1,032 M

468

MANYARAN – Akibat merugikan keuangan negara mencapai Rp 1,032 miliar atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Jateng 2011, mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng, Agoes Soeranto alias Agus Kroto dituntut selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Pembacaan tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (17/2).

Tuntutan tersebut sangat ironis dengan perkara yang dialami petani buta huruf, Sakimin yang dituntutan selama 5 tahun penjara padahal merugikan negara hanya Rp 500 jutaan. Dalam perkara tersebut, JPU Agus Prastowo menyatakan terdakwa Agus Kroto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP sesuai dakwaan subsider.

”Selain pidana penjara majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan,” kata JPU Agus Prastowo di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Ari Widodo.

JPU menilai terdakwa, Agus Kroto telah bersama-sama dengan terpidana Joko Mardiyanto dan Joko Soeryanto melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa yang saat kasus bergulir menjabat selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng telah menerbitkan nota dinas terhadap ribuan proposal yang masuk melalui pintu Biro Keuangan.

Dalam nota dinas yang dikeluarkan Agus Kroto tersebut, telah tertera lembaga penerima bantuan sekaligus nominal dana bansos yang dicairkan. Padahal seharusnya, penentuan siapa yang layak diberikan bantuan dan berapa nominal yang dicairkan adalah kewenangan tim pengkaji dan bukan kewenangan terdakwa. ”Proposal-proposal yang masuk dari Biro Keuangan yang disertai nota dinas itu tidak dilakukan pengkajian oleh tim pengkaji dan langsung disetujui. Padahal belakangan diketahui, jika banyak proposal itu fiktif,” tandasnya.

Atas tuntutan itu terdakwa Agus Kroto langsung menyatakan sudah jelas dan paham. Pihaknya juga meminta hakim memberikan waktu kepada majelis hakim untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi. ”Kami minta waktu untuk memebuat pledoi yang mulia,” kata Agus Kroto singkat.

Sidang akan kembali digelar pada Rabu (24/2) mendatang dengan agenda pembacaan pledoi. (jks/zal/ce1)