Komnas HAM Kecam Pengusiran Eks Gafatar

502

GUBERNURAN – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution mengaku kecewa dengan tindakan pemerintah yang mengusir eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Perlakuan itu jelas melanggar HAM terkait hak untuk mendapatkan tempat tinggal.

”Padahal dalam konstitusi dan UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk tinggal di mana pun. Tapi mengapa kemarin mereka (eks anggota Gafatar) justru diusir dari Kalimantan Barat,” ucapnya setelah menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur, kemarin.

Dia mengkritik cara pemerintah mengatasi kasus ini. Menurutnya, setiap warga berhak untuk pindah. Bukan dipaksa pindah. Bagaimana bisa pemerintah justru mengusir warganya. Melarang untuk tinggal di salah satu tempat. ”Sebab, banyak anggota Gafatar yang hanya ikut-ikutan. Kalau pelakunya, pasti harus ditindak tegas,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyayangkan lantaran kasus ini seolah ’dibiarkan’ hingga menjadi besar. Padahal, sebenarnya gerakan ini seharusnya sudah tercium ketika banyak warga yang berpindah ke satu wilayah di Kalimantan Barat. Kebanyakan mereka juga sudah menjual barang-barang di tempat tinggal asal, termasuk rumah dan tanah.

Kini, Komnas HAM tengah membuat surat rekomendasi untuk Presiden Jokowi agar mereka bebas memilih tempat tinggal. Memang, dia mengakui akan ada masalah baru karena harus bersinggungan dengan lingkungan setempat.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak akan mengusir para eks anggota Gafatar. Mereka akan ditampung di Asrama Haji Donohudan Boyolali sampai ada yang menjemput. ”Tidak ada batas waktu. Kalau tidak ada yang mau menjemput mereka, biar Jawa Tengah saja yang menerimanya. Atas nama negara Indonesia,” ucap Ganjar. (amh/ric/ce1)