Dana Banpol untuk THR Idul Fitri

562

SEMARANG-Dana bantuan partai politik (Banpol) Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara 2011-2014 diduga diselewengkan untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus. Hal tersebut terungkap saat pemeriksaan saksi pengurus DPC PPP Jepara atas terdakwa Bendahara PPP Jepara Zainal Abidin bin Muchin Tohar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/2). Dalam sidang kemarin, saksi yang diperiksa, yakni Wakil Bendahara II Sodiq Priyono dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Siti Umriyah.

Saksi Sodiq mengaku memang ada dana bantuan politik setiap tahun yang berasal dari ABPD Kabupaten Jepara dengan besaran sekitar Rp 149.109.523. Sepengetahuannya, kata dia, dana banpol PPP diterima langsung ke rekening DPC PPP.

“Rekeningnya ditandatangani atas nama Ketua (H Ahmad Marzuki) dan Bendahara I (Zainal Abidin). Tujuan dana banpol untuk kegiatan operaaional partai, seperti kegiatan kantor, ATK (alat tulis kantor), pendidikan politik dan jasa bayar liatrik, PAM di kantor DPC PPP,”beber Sodiq.

Dia juga mengaku tahu aturan dana banpol digunakan untuk hal tersebut setelah melihat Laporan Pertangungjawaban (LPj) usai perkara itu mencuat di penyidik Kejati Jateng. “Saya cuma tahu LPj DPC PPP atas dana banpol itu untuk Kesbangpolinmas. Kenyataan yang terjadi dana banpol dipergunakan untuk THR Idul Fitri tahun 2011 dan 2012,”ujarnya.

Menurutnya, yang memerintahkan dana banpol itu untuk THR berawal dari permintaan kader PPP, kemudian dirinya melaporkan secara lisan ke Ketua PPP dan langsung disetujui. “Awalnya saya datang ke ketua PPP dan bilang kalau teman-teman (kader PPP, Red) minta THR, ada uang nggak? Dijawab oleh ketua, coba minta ke terdakwa selaku Bedahara I. THR-nya berupa barang, ada sarung, mukena, kue dan baju koko. Tapi untuk pengurus DPC dapat tambahan Rp 1 juta. Yang membagi barang-barang THR itu saya dan petugas kantor,”ungkapnya.

Seingat Sodiq, pengurus ranting hanya mendapat baju koko dan sarung dengan nominal barang senilai lebih dari Rp 100 ribu. Menurutnya, THR tersebut sudah dicairkan dari jalur formal dengan melakukan rapat pengurus harian dan pengurus ranting.