Sertifikasi Batik Dibiayai Pemerintah

679
SERAHKAN SERTIFIKAT: Kabid Industri Logam dan Tekstil Disperindag Jateng, Edi Wahyuono memberikan sertifat kompetensi kepada peserta perajin batik yang lulus uji kompetensi. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SERAHKAN SERTIFIKAT: Kabid Industri Logam dan Tekstil Disperindag Jateng, Edi Wahyuono memberikan sertifat kompetensi kepada peserta perajin batik yang lulus uji kompetensi. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SERAHKAN SERTIFIKAT: Kabid Industri Logam dan Tekstil Disperindag Jateng, Edi Wahyuono memberikan sertifat kompetensi kepada peserta perajin batik yang lulus uji kompetensi. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SERAHKAN SERTIFIKAT: Kabid Industri Logam dan Tekstil Disperindag Jateng, Edi Wahyuono memberikan sertifat kompetensi kepada peserta perajin batik yang lulus uji kompetensi. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Masyarakat boleh dibilang masih buta kompetensi. Mereka memilih tidak menyandang predikat kompeten ketimbang harus merogoh kocek ratusan ribu untuk mengikuti uji kometensi. Alasan itulah yang membuat pemerintah mau turun tangan untuk membiayainya.

Dari data Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah, Indonesia baru punya 5 ribu tenaga kerja kompeten. Jauh dari target menghadapi Pasar Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni 55 ribu pekerja ahli. Hal ini dikarenakan para tenaga kerja masih ogah-ogahan ikut uji kompetensi. Selain harus bayar, mereka sudah merasa mumpuni dalam pekerjaan.

Sebagai solusi, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Batik Jateng, Subagyo Sujono Putro menggandeng pemerintah terkait seperti Kementerian Peridustrian, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk turun tangan membantu mendongkrak jumlah pembatik yang berkompeten.