Pria Berpoligami Hanya Tercatat di Satu KK

1177

UNGARAN – Bagi masyarakat yang melakukan poligami, namanya hanya tercatat di dalam satu nomor induk kependudukan. Sehingga tidak bisa tercantum di dalam dua Kartu Keluarga (KK). Hal itu dikatakan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh usai Rakerda III dan Harmonisasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Bandungan, Selasa (21/11) malam.

“Ketika ada warga yang beristeri lebih dari satu, sesuai ketentuan yang bersangkutan hanya bisa tercatat di satu kartu keluarga saja,” kata Zudan. Lebih lanjut ia menjelaskan, dikarenakan saat ini masih terdapat berbagai kendala saat mengakses data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Disebabkan data kependudukan masih dilakukan divalidasi. Kendala tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila seseorang sudah melakukan rekam data dengan benar sesuai ketentuan. Dimana dalam rekam data hanya satu nama penduduk, satu alamat, serta satu identitas. “Jika ada warga dengan NIK ganda, maka data SIAK yang bersangkutan akan diblokir,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari data SIAK jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih kurang 261 juta jiwa. Aplikasi SIAK seseorang tidak bisa dibuka, apabila nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki orang tadi terdeteksi lebih dari satu atau ganda. “Jadi kalau ada data kependudukan tidak bisa dibuka setelah NIK dimasukkan, itu berarti NIK yang dimaksud sudah kami blokir,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, Pemerintah sudah menetapkan dimana seseorang hanya punya satu NIK saja. Dijelaskannya saat ini sudah 600 lembaga yang akan mengakses SIAK. Dimana sebagian besar sektor perbankan dan provider telekomunikasi.

Pihaknya dengan mudah bisa mendeteksi siapa saja yang mengakses aplikasi fasilitas dari Negara terkait data penduduk ini. Pihaknya juga mempersilahkan apabila perbankan atau BPR mengalami kendala dalam mengakses SIAK untuk menghubungi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.“Warga yang ber-NIK ganda memang sedang kami blokir karena bersangkutan beralamat atau beridentitas ganda,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Budi Kristiono mengaku belum mengetahui adanya kebijakan satu orang dengan nama dan alamat serta nomor induk kependudukan yang sama, tidak bisa tercantum dalam dua kartu keluarga. “Kalau yang poligami saya belum tahu, nanti saya tak koordinasi dulu. Tapi kebijakannya adalah KTP KK itu berbasis domisili,” kata Budi.

Meski begitu, ia tetap berharap masyarakat rekam data untuk semua masyarakat di Kabupaten Semarang segera terselesaikan. Dimana beberapa waktu lalu Dispendukcapil Kabupaten Semarang memperoleh 49 ribu blangko E-KTP yang kini sudah disebar di 19 kecamatan. ”Saya terus berusaha jemut bola di desa-desa, kami juga kerjasama dengan sekolah SMA/SMK, kemarin sudah di SMK NU Insyaallah nanti Desember masuk ke sekolah – sekolah lainnya,” ujarnya.

Dikejarnya proses rekam data tersebut, lanjutnya, sebagai upaya untuk menghadapi Pilkada, dimana tidak lama lagi salahsatunya akan digelar Pilgub Jateng. (ewb/bas)