Kades Terpaksa Utang

Dana Desa Belum Cair, Proyek Mandek

674
Agus Sarwono. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)
Agus Sarwono. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)

TEMANGGUNG–Pembangunan fisik di sejumlah desa di Kabupaten Temanggung mandek, karena  dana desa tahap dua sebesar 40 persen, tak kunjung cair. Sebagian desa terpaksa berhutang material pada supplier. Namun, tak sedikit pula yang memilih untuk  menghentikan proyek. Seperti  dilakukan di Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu.

Kepala Desa (Kades) Gandurejo, Komarudin, mengaku tidak berani berutang, sehingga sejak sebulan terakhir, pembangunan fisik dihentikan. “Kami tidak berani utang. Jadi, sebulan ini pembangunan fisik berhenti. Sebelumnya, yang dana 60 persen, sudah untuk membayar material pada dua suplier dan satu toko besi. Sisanya belum diteruskan, nunggu pencairan dana lagi,” ungkap Komarudin, Jumat (24/11) kemarin.

Komarudin menjelaskan, desa yang dipimpinnya,  tahun ini mendapat total dana desa Rp 800 juta. Dana tersebut, antara lain, digunakan untuk pembangunan fisik. Yakni, berupa senderan dan rabat beton di lima titik. “Pembangunan melibatkan sekitar 100 warga desa sebagai tenaga kerjanya.”

Berbeda dengan Desa Gandurejo yang pilih menghentikan proyek, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, justru rela berutang demi merampungkan proyek. Kades Kalimanggis Didik Agung Susilo mengatakan, untuk merampungkan pembangunan fisik yang tinggal 10 persen, desanya masih berutang kekurangan material Rp 300 juta pada suplier. “Kami masih menunggu pencairan dana desa tahap kedua untuk membayar utang tersebut.”

Kades Didik melanjutkan, Kalimanggis tahun ini mendapatkan total dana desa Rp 804 juta. Pencairan dana desa tahap pertama sebesar 60 persen sudah diterima pada Juni lalu. Dana tersebut digunakan untuk membayar upah tenaga kerja dan membayar sebagian material pada suplier.  “Total nilai kontrak material pada suplier Rp 600 juta. Sudah dibayar sebagian dengan dana yang 60 persen tahap pertama. Kekurangannya masih utang. Jadi, nanti akan dibayar menunggu pencairan tahap kedua yang 40 persen. Tapi untuk membayar tenaga kerja sudah diprioritaskan di awal.”

Kades Didik menjelaskan, total dana desa yang didapat digunakan untuk membangun infrastruktur. Yaitu, berupa jalan dan drainase. Serta untuk pemberdayaan perangkat desa dan kapasitas lembaga desa.  Pembangunan fisik baru mulai pada September lalu, sehingga banyak pekerjaan yang molor diselesaikan.

“Molornya pembangunan fisik, karena kami hati-hati dalam perencanaan dan penyusunan dokumen. Sebab, saat ini ada lima institusi yang ikut mengawasi dana desa, sehingga pengelolaannya harus lebih hati-hati.” (san/isk)