Sepekan Mengajar 24 Jam, Honor Rp 450 Ribu

Guru Tidak Tetap, Pahlawan Tanpa Tanda Sejahtera

1203
NYAMBI SIARAN: Andhien Asyifa saat siaran di studio Radio Rasika FM Ungaran masih mengenakan seragam guru. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
NYAMBI SIARAN: Andhien Asyifa saat siaran di studio Radio Rasika FM Ungaran masih mengenakan seragam guru. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Meskipun sebagian guru sudah menerima sertifikasi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, namun masih banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang berada di bawah garis sejahtera. Bahkan tak sedikit, honor yang mereka terima jauh dari layak. Bagaimana mereka bertahan antara mengajar dan memenuhi kebutuhan hidupnya? Seperti apa kepedulian pemerintah?

TANGGAL 25 November kemarin diperingati sebagai Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa, begitulah sebutan untuk para guru. Namun khusus Guru Tidak Tetap (GTT) ataupun guru honorer, gelar itu diplesetkan menjadi “Pahlawan tanpa tanda sejahtera.” Maklum saja, pendapatan yang mereka terima dari mengajar sangat minim. Linda Fitriastuti, misalnya. Perempuan ini sudah kurang lebih 5 tahun menjadi guru honorer di SDN Langenharjo 1 Kabupaten Kendal.

Dalam seminggu, lajang berusia 33 tahun ini mengajar selama 24 jam. Meski begitu, gaji yang diterima dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) hanya Rp 450 ribu per bulan. Jelas gaji itu di bawah standar, atau jauh dari upah minimum Kabupaten Kendal yang besarannya di atas Rp 1,5 juta. “Tapi saya bersyukur masih bisa hidup, dengan usaha dan keringat sendiri,” jelas Linda Fitriastuti kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Linda pun harus pandai-pandai mencari sambilan agar dapur tetap mengepul. “Kebetulan saya juga buka les privat, jadi kebutuhan rumah bisa tercukupi,” katanya.

Dari les privat itu, ia mendapatkan bayaran sekitar Rp 600 ribu per bulan. Hal itu ia lakukan di sela-sela kesibukannya mengajar. Menurut dia, tenaga guru honorer beban kerjanya lebih banyak daripada guru PNS. Namun ia mengaku tidak berhenti bersyukur karena juga mendapatkan tunjangan dari DPRD Kendal sebesar Rp 400 ribu selama 8 bulan. “Beban besar itu karena guru PNS, terkadang belum mengusai masalah IT,” ucapnya.

Ia mengenang, saat awal menjadi GTT, diberi mandat untuk mengajar kelas 2. Namun saat ini, ia mengajar siswa kelas 4, karena ada guru PNS yang diangkat menjadi kepala sekolah. Meski bisa dibilang berat, Linda mengaku ikhlas menjalankan pekerjaannya demi niat tulus mencerdaskan anak bangsa.