Dianggap Belum Pro Rakyat

569

SEMARANG – Sejumlah Fraksi DPRD Jateng mengapresiasi proyeksi target Pendapatan Daerah dalam struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 24,391 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,94 persen dibanding tahun 2017. Meski begitu, kenaikan secara nominal yang kemudian diperbandingkan dengan tahun sebelumnya bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan.

Disamping itu, masih banyak program yang tujuannya ternyata fasilitasi pada aparatur pemerintah, bukan untuk masyarakat Jateng. Sebab, belanja tidak langsung sebesar Rp 18,341 triliun dan belanja langsung hanya Rp 6,630 triliun. “Kami menilai, masih banyak program yang tujuannya ternyata fasilitasi pada aparatur pemerintah, bukan pada masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jateng, Ferry Firmawan.

Ia menambahkan, sumber pendapatan lain yang perlu untuk dikritisi dan dicermati lebih mendalam pada tingkat pembahasan adalah dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, khususnya kontribusi beberapa BUMD. Setiap BUMD harus baik dari sisi manajemen maupun keuangan, serta nilai perbandingan sumbangan masing-masing dari BUMD terhadap PAD dengan aset yang dimiliki.

“Hal ini dapat dijadikan catatan bersama dalam pembuatan kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD terkait. Untuk itu, perlu mengembalikan BUMD pada core kompetensinya, memberikan amanah pengelolaan BUMD kepada ahlinya,” ujarnya.

Fraksi Demokrat mendorong peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan dinamika perekonomian. Bukan pada pos-pos retribusi yang sebenarnya merupakan layanan dasar warga. Regulasi atau deregulasi terkait perda Pajak dan Retribusi Daerah berkenaan dengan hal ini, hendaknya menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Untuk itu kami mendesak dilakukan perubahan paradigma dan langkah-langkah strategis dan taktis untuk peningkatan penerimaan pajak pusat dan provinsi ini,” tambahnya.

Untuk meningkatkan pendapatan tidak hanya sekedar meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor tetapi juga perlu memberi sarana dan prasarana pendukung agar pendapatan tersebut meningkat. Salah satu contohnya adalah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta yang sangat memerlukan sarana mesin pemanen padi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan luas lahan yang dipanen seluas 1,5 hektare, dari 6 hektare luas lahan total, BBTPH Wilayah Surakarta adalah percontohan di Indonesia.

“Dengan diberikan sarana dan prasarana pendukung yang memadai maka BBTPH Wilayah Surakarta bisa menjadi pusat pelatihan benih unggulan di Indonesia. Dengan meningkatnya produktivitas maka potensi pendapatan juga akan di dapatkan,” tambah Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jateng, Amir Darmanto. (fth/ric)