Pemilik Aset Tersembunyi Diminta Lapor

531

SEMARANG – Hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak (WP) yang sudah mengikuti Amnesti Pajak, tetapi masih memiliki aset tersembunyi. Aset tersembunyi tersebut tidak dilaporkan sehingga WP tersebut tidak membayar pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat yang termasuk WP agar melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami memberi kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak (WP) yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri. Prosedur itu disebut sebagai Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final),” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Irawan, Senin (27/11).

Dikatakannya, aturan tersebut mengacu kepada revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017.

“PMK-165 ini mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi WP yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Untuk kelompok Wajib Pajak Tarif Orang Pribadi Umum 30 persen, Badan Umum 25 persen, Orang Pribadi/Badan Tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas lebih kecil dari Rp 4,8 miliar atau karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp 632 juta sebesar 12,5 persen. “Mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final,” katanya.

Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh WP sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut. Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final, dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat WP terdaftar.

“Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan,” katanya.

Selain itu, kata dia, Ditjen Pajak terus melakukan proses data-matching antara data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak. “Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak,” terangnya.

Data yang dimiliki Ditjen Pajak antara lain izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, izin mendirikan bangunan, registrasi produk obat dan makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel, restoran.

Saat ini, Ditjen Pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak.

“Termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara,” katanya. (amu/zal)