Disetujui, Raperda Badan Permusyawaratan Desa

Pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Magelang

854
SAH: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang mengesahkan Raperda tentang BPD usai dibahas oleh Pansus I DPRD. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
SAH: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang mengesahkan Raperda tentang BPD usai dibahas oleh Pansus I DPRD. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

Sidang paripurna DPRD Kabupaten Magelang menyetujui empat Raperda yang telah dibahas dalam tingkat Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya. Salah satunya, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

RAPERDA ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan Raperda ini, perlu disegerakan mengingat kedudukan BPD merupakan salah satu pilar penting pembangunan desa di Kabupaten Magelang.

Juru Bicara Pansus I, Islakhudin, mengatakan, latar belakang penyusunan dan pembahasan Raperda BPD karena adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, terdapat perubahan beberapa ketentuan mengenai BPD.

Beberapa perubahan tersebut, kata Islakhudin, antara lain, mengenai definisi dan kedudukan BPD. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, kedudukan BPD bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, melainkan sebagai badan/lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahaan desa.

“Kedua, pengaturan jumlah anggota BPD yang semula paling banyak sebelas orang, menjadi berjumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Ketiga, masa jabatan anggota BPD juga mengalami perubahan. Semula enam tahun dengan masa jabatan maksimal dua kali, sekarang berubah menjadi enam tahun, paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,” beber Islakhudin.

Kemudian, selain perubahan-perubahan tersebut, ada peran baru yang harus dilakukan oleh BPD. Yaitu, menyelenggarakan musyawarah desa. Penyelenggaraannya difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis.