Disetujui, Raperda Badan Permusyawaratan Desa

Pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Magelang

859

Terkait beberapa pertimbangan adanya perubahan mengenai BPD, maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang BPD di Kabupaten Magelang.

“Bukan saja karena ada perubahan UU yang mengatur tentang desa, melainkan juga untuk menjamin bahwa mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada.”

Setelah mencermati dan membahas bersama eksekutif—serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda BPD—maka draf rancangan Perda mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Draf yang semula terdiri atas 13 bab dan 41 pasal berubah menjadi 12 bab dan 40 pasal.

Dikatakan, pada prinsipnya Pansus I DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Raperda tentang BPD. Serta, mengusulkan Raperda tersebut dapat dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna, sebelum ditetapkan menjadi Perda. Penetapan Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman atas pelaksanaannya dan Pemkab segera menyosialisasikan dan menindaklanjuti pelaksanaan Perda tersebut.

Berlakunya Perda tentang BPD diharapkan bisa membuat iklim pemerintahan desa menjadi kondusif dan tertata. Sehingga mampu meminimalisasi potensi timbulnya dampak negatif bagi warga masyarakat desa, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pansus I DPRD juga berharap peraturan teknis pelaksanaan dalam sebuah peraturan bupati (Perbup) nantinya akan diterbitkan. Perbup akan mengatur secara rinci syarat-syarat keanggotaan BPD, hak, kewajiban, dan kewenangan. Juga sanksi bagi anggota BPD yang terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, Pansus I DPRD mengusulkan diberikannya pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh anggota BPD. Sehingga sumber daya manusia anggota BPD dapat meningkat, utamanya dari sisi kinerja. (adv)