Dinilai Tak Pro Investasi, Dua Perda Dihapus

888

SEMARANG–Dua Peraturan Daerah (Perda) di Kota Semarang dihapus dan secara otomatis tidak diberlakukan lagi. Kedua Perda tersebut adalah Perda nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah, dan Perda nomor 20 tahun 2011 tentang Izin Gangguan atau dikenal izin HO (Hinder Ordonantie).

Penghapusan kedua Perda tersebut karena dinilai tidak pro investasi di Kota Semarang. Dengan begitu, dua perda itu tidak diberlakukan lagi. “Pencabutan Perda tentang izin HO dan pengelolaan air tanah dilakukan menyesuaikan program dari pemerintah pusat, yakni pengembangan investasi. Iklim investasi memerlukan kemudahan-kemudahan. Ini sesuai dengan program pemerintah pusat dalam upaya mengembangkan investasi,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, kemarin.

Dasar pencabutan perda tersebut di antaranya atas diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan izin HO. Izin HO di daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan usaha. “Maka penyelenggaraan pungutan retribusi yang mengatur retribusi izin gangguan juga dicabut,” katanya.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, pencabutan Perda tersebut karena tidak sesuai dengan harapan dan program pemerintah pusat. “Itu perintah dari Mendagri, bahwa Perda-Perda yang dinilai tidak pro investasi dan merugikan masyarakat, hendaknya dihapus. Itu instruksi Mendagri. Di Indonesia secara keseluruhan ada ribuan perda,” terang Supriyadi.

Dikatakannya, perihal pencabutan perda tersebut telah disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam Rapat Paripurna, Rabu (30/11/2017) lalu. “Kami akan segera menindaklanjuti untuk membahas pencabutan perda tersebut oleh Badan Pembentukan Perda,” katanya.

Kalau perda tersebut dihapus, kata Supriyadi, secara otomatis perda tersebut tidak berlaku dan tidak ada perda baru yang mengatur hal ini. Perda tersebut dinilai menyulitkan pengusaha yang mengembangkan bisnis di Kota Semarang. “Birokrasi yang berkepanjangan ini berusaha dipangkas oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah harus mengikuti. Dampaknya retribusi dalam hal itu juga dihapus. Tapi sebenarnya retribusi tersebut tidak signifikan,” katanya.

Pemkot Semarang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain. “Memang semangatnya pro investasi, sehingga perda HO ini harus dihapus. Karena banyak meja yang harus dilalui ketika pengusaha hendak berinvestasi di Kota Semarang. Tentunya kalau itu dianggap mengganggu warga, otomatis Satpol PP yang mempunyai kewenangan mengawasi,” katanya.

Aturan lain seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Andalalin, masih diberlakukan. Sehingga masyarakat yang merasa terganggu adanya pengusaha dalam mendirikan sebuah usaha bisa melaporkan. “Kelemahan atau kelebihan adanya penghapusan dua perda tersebut masih akan dibahas. Apakah nantinya akan dilakukan pembuatan perda baru lagi, atau dimasukkan ke perda lainnya, dalam adendum, masih akan dilakukan pembahasan. Prinsipnya tidak mengganggu keberlangsungan investasi dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya. (amu/ida)