Izin HO Dihapus, Rp 15 M Melayang

909
BEBAS PAJAK : Proyek PLTU Batang kini bebas dari izin HO, setelah peraturannya dihapus pemerintah dalam rangka ramah investasi di Indonesia. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
BEBAS PAJAK : Proyek PLTU Batang kini bebas dari izin HO, setelah peraturannya dihapus pemerintah dalam rangka ramah investasi di Indonesia. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

BATANG – Dihapusnya Izin Hinder Ordonantie (HO) atau lebih populer dengan izin gangguan, membuat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batang harus kehilangan pendapatan miliaran rupiah. Bahkan hanya dari satu sumber yaitu PLTU Batang, pemkab sudah kehilangan pendapatan Rp 15 miliar per tahun.

“Sejak dihapuskannya izin HO, otomatis tahun depan kita akan kehilangan pemasukan Rp15 miliar dari PLTU Batang. Belum dari perusahaan lain. Namun kami ikhlas, demi iklim investasi yang baik ke depan,” kata Bupati Batang Wihaji saat launching aplikasi Sistem Informasi Perijinan Umum dan Investas (Si PUAS) di Hotel Sendang Sari, Kamis (30/11).

Setelah izin HO dihapus, lanjut Wihaji, tidak membuat iklim membaik. Karena hingga ini investor kurang nyaman mengucurkan dan ke Batang. Dikarenakan terbatasnya wilayah bisnis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena kini masih seluas 600 hektare.

“Walaupun dalam perizinan sudah transparan, investor kurang nyaman karena peruntukkan industri kita terbatas, seperti yang ada sekarang hanya 600 hektare,” jelasnya.

Untuk menjawab kebutuhan lahan bagi investor, pemkab dan dewan saat ini mengkaji revisi RTRW. Rencananya lahan investasi akan diperluas menjadi 3.500 hektare.

“Tahun 2018 RTRW baru akan ditetapkan, nanti akan kita buka secara transparan dan siapa saja bisa melihat tata ruang kita. Sehingga dalam pengurusan izin sudah tidak ada lagi lobi – lobi dan tidak ada tarif – tarif lagi, karena zaman sudah berubah kita harus ikut berubah,” seru Wihaji.