Supriyadi : Optimalkan Fungsi Pengawasan Dewan

808
ANTI KORUPSI : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi (tengah duduk) usai menjadi pengajar Sekolah Anti Korupsi (SAKSI) angkatan I, yang diadakan GMPK Kota Semarang bekerjasama dengan BEM Unwahas. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ANTI KORUPSI : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi (tengah duduk) usai menjadi pengajar Sekolah Anti Korupsi (SAKSI) angkatan I, yang diadakan GMPK Kota Semarang bekerjasama dengan BEM Unwahas. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG-Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi dihadirkan sebagai salah satu pengajar dalam “Sekolah Anti Korupsi (SAKSI)” angkatan I, yang diadakan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) di gedung A, ruang Litigasi, Minggu (3/12).

Dalam pembahasannya, Supriyadi mengupas materi pelajaran tentang Pengawasan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan bersih, terbebas dari korupsi.

Supriyadi mengatakan, sebagai anggota DPRD maka 3 fungsi haruslah dijalankan dengan maksimal, fungsi itu dikatakannya, legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurutnya, apabila 3 fungsi itu dijalankan secara maksimal oleh seluruh anggota dewan maka dipastikan bisa membantu pemberantasan korupsi dengan signifikan, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik.

Dewan Pengawas GMPK Kota Semarang ini mengatakan fungsi legislasi juga perlu digunakan bukan hanya untuk memberantas korupsi, namun lebih dari itu, yakni untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, dunia bisnis manajemen pelayanan publik, instrumen finansial dan sebagainya yang terbaik.

“Anggaran yang sehat membutuhkan eksekutif yang kompeten dan legislatif yang memiliki kapasitas pemeriksaan. Saat ini, sudah waktunya fungsi pengawasan parlemen menjadi alat pembasmi korupsi bukan sebagai ladang sumber korupsi,”kata Supriyadi dalam season tanya jawab.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Rusdyanto mengatakan, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ia juga menyebutkan, untuk mewujudkan good governance ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yakni perlu melakukan kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. (jks/zal)