Kaji Raperda Libatkan 35 Daerah

528

SEMARANG – DPRD Jateng memastikan uji publik setiap draf rancangan peraturan daerah (raperda) melibatkan seluruh daerah di Jateng. Sebab, Jateng memiliki 35 daerah dengan karakteristik yang berbeda dan semua harus terwadahi dalam raperda tersebut.

Wakil Ketua Badan Pembentukan (Bapem) Perda DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan, setiap raperda yang menjadi inisiasi DPRD tidak bisa serta merta menjadi usulan semata. Perlu pelibatan kabupaten/kota untuk mendapatkan masukan yang bakal dimasukkan dalam perda. Apalagi di Jateng ada 35 daerah yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. “Jadi tidak sembarangan, harus bisa melibatkan semua unsur agar nantinya benar-benar maksimal,” katanya.

Ia mencontohkan, wilayah utara atau dikenal pantura, jelas berbeda dengan wilayah tengah. Begitu juga dengan daerah wilayah barat beda dengan timur. Perbedaan itu harus diserap untuk kemudian dikaji supaya bisa masuk dalam perda. “Dengan begitu, setelah menjadi sebuah peraturan, semua daerah merasa sudah terwakili,” ujarnya.

Dewan memastikan, setiap draf yang tengah dikaji panitia khusus (pansus) pelibatan semua pihak termasuk daerah sangatlah penting. Dengan demikian, daerah merasa memiliki perda dan siap untuk menjalankannya. Karena bagaimanapun juga, produk yang dihasilkan harus bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jateng. “Penyusunan perda harus komprehensif dan bisa diterima semua pihak, tidak ada yang merasa tak terwakili,” tambahnya.

Ketua Bapem Perda DPRD Jateng, Abdul Aziz, mengatakan, tahun 2017 ini merupakan tantangan untuk semua provinsi di Indonesia, terkait dengan kewenangan yang telah dilakukan oleh Kemendagri dalam pembatalan ratusan perda milik provinsi, pemkot/pemkab. “Padahal, semuanya sudah dilimpahkan, dikonsultasikan, dan telah mencapai finalisasi,” katanya.

Ia menjelaskan kewenangan tersebut sudah dibatalkan sehingga semestinya tahap konsultasi dan finalisasi menjadi tidak relevan lagi. Selama ini, pihaknya belum memiliki rencana jangka panjang terhadap perda, baik dari DPRD maupun pemerintah daerah. “Kami memang belum mempunyai perencanaan jangka panjang terhadap perda, mengingat peraturan daerah yang bersifat dinamis dan bisa berubah kapanpun,” tambahnya. (fth/ric)