Menilai Rapor, Antara Realita dan Tuntutan

799
Oleh: Mustaqimah SPd MPd
Oleh: Mustaqimah SPd MPd

DI awal Desember ini, peserta didik dihadapkan dengan ulangan Akhir Semester gasal tahun pelajaran 2017/2018. Sudah menjadi hal yang biasa di mana pada saat ini guru disibukkan dengan menghitung nilai untuk mengisi rapor. Tentu nilai yang dimaksud adalah nilai perolehan peserta didik selama kurun waktu satu semester gasal baik perolehan nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Fakta di lapangan, banyak kejadian jumlah nilai yang diberikan guru tidak sesuai dengan jumlah kompetensi dasar yang ditargetkan dalam satu semester. Padahal mestinya nilai tersebut didasarkan atas tagihan yang direncanakan di awal semester dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) selama kurun waktu tersebut.

Untuk memenuhi hal itu, kadang guru mengisi nilai pada kolom kompetensi dasar yang kosong dengan nilai yang tidak valid. Misalnya diisi dengan angka yang sama untuk semua peserta didik dalam satu kelas. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan menilai, yakni memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Fakta lain ditemukan nilai peserta didik yang belum tuntas dalam satu kompetensi dasar tidak diberikan remidial dengan alasan waktu yang tidak mencukupi. Menurut aturan, peserta didik yang belum tuntas atau belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), diwajibkan mengikuti pembelajaran remidial dan diberikan soal remidi untuk dikerjakan ulang pada bagian yang belum tuntas. Remidial yang belum dilaksanakan dengan semestinya, membuat guru kadang kesulitan sendiri di dalam menentukan nilai akhir rapor, karena nilai masih di bawah KKM.

Tidak semua kegiatan menilai selalu menggunakan cara yang kurang tepat. Dalam beberapa kasus, didapati nilai yang tertera dalam daftar nilai sudah memenuhi tagihan pada setiap Kompetensi Dasar, sudah dilakukan remidial, tetapi nilai peserta didik masih di bawah KKM. Kondisi ini menuntut guru bekerja ekstra keras dalam mengolah nilai. Antara realitas dan tuntutan KKM membuat guru harus menentukan pilihan. Nilai yang melulu berdasar pada realitas, biasanya akan jauh dari batas minimum KKM. Dan sebaliknya nilai yang dibuat dengan memenuhi KKM akan menyulitkan guru dalam hal menambah nilai.

Sebenarnya peraturan tentang menilai sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan ulangan.

Pada prinsipnya, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: a) sikap, b) pengetahuan, c) keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.