Panwas Awasi Pengurus RT-RW

1063

Sangat jelas sekali dan dengan tegas pengurus RT-RW bukan anggota parpol pada pasal 22 ayat 2. Dan juga tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Supriadi Panwas Kota Magelang

MAGELANG – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Magelang akan mengawasi struktur kepengurusan tingkat RT dan RW, terlebih menjelang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Pasalnya, struktur kepengurusan RT-RW secara aturan tidak boleh menjadi anggota salah satu partai politik (parpol).

Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwas Kota Magelang Supriadi menegaskan, kepengurusan tingkat RT-RW di Kota Magelang tidak boleh terlibat salah satu parpol sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

“Sangat jelas sekali dan dengan tegas pengurus RT-RW bukan anggota parpol pada pasal 22 ayat 2. Dan juga tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya,” tegas Supriadi, Minggu (17/12).

Saat disinggung adanya temuan pengurus RT-RW di Kota Magelang yang merupakan anggota parpol, Supriadi enggan menjawab. “Ya kami masih dalam tahap pengawasan, namun kami mulai intens. Terlebih tahun depan adalah tahun politik, jadi kami minta Panwascam mulai intens turun mengawasi,” tandas Supriadi.

Terkait dengan adanya sanksi jika adanya pengurus RT-RW yang terlibat parpol, Supriadi menjelaskan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan tersebut. Terlebih dalam perda tersebut tidak dijelaskan secara tegas sanksi terhadap pelanggaran di Pasal 22. “Paling tidak, pemerintah harusnya membuat peraturan turunan, mungkin bisa Peraturan Wali Kota yang menegaskan hal tersebut. Atau bisa juga revisi perda tersebut agar mencakup sanksi lebih tegas,” papar Supriadi.

Pemilu yang bersih, menurut Supriadi, ikut dipengaruhi adanya campur tangan pemerintah setempat dalam kebijakannya melarang ASN hingga level terkecil yaitu pengurus RT-RW. Meski demikian, kewenangan yang dimiliki Panwas cukup besar dan luas sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Kita menangani penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa juga,” jelas Supriadi.

Untuk mengantisipasi pengurus RT-RW yang diyakini terlibat salah satu parpol, Panwas akan terus mensosialisasikan pengawasan partisipatif hingga level terkecil sekalipun. “Kami terus mengumpulkan pengurus RT/RW, tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk menyampaikan pengawasan pemilu. Dalam setiap kesempatan tersebut, kami juga tegaskan serta sosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” beber Supriadi.

Sementara Ketua Panwas Kota Magelang Endang Sri Rahayu Andiningsih mengatakan, pihaknya dalam menghadapi tahun pemilu mendatang, terus melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat. “Karena memang tugas pengawasan tidak hanya kami, masyarakat juga ikut mengawasi. Masyarakat adalah pengawasan partisipatif. Kami gandeng rekan-rekan media, pengurus RT-RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, stakeholder terkait serta pelajar,” jelasnya. (cr3/ton)