Evaluasi Rekomendasi Normalisasi Sungai

Penambangan Distop Sampai Batas Waktu Belum Ditentukan

1651
POLICE LINE: Seluruh aktivitas penambangan manual di kawasan gunung Merapi ditutup sementara, karena alasan keamanan. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)
POLICE LINE: Seluruh aktivitas penambangan manual di kawasan gunung Merapi ditutup sementara, karena alasan keamanan. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID—Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) berjanji mengevaluasi terbitnya sejumlah rekomendasi normalisasi sungai di wilayah gunung Merapi. Hal itu dilakukan pascabencana longsor yang menewaskan delapan orang dan melukai delapan orang lainnya.

PPK Merapi BBWSSO Gunawan menyampaikan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kejadian longsor di pinggir Kali Bebeng yang berbatasan dengan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. “Masih kita lakukan kajian karena yang menambang di kawasan itu adalah penambang manual,” katanya, Selasa (19/12) kemarin.

Menurut Gunawan, untuk kegiatan normalisasi sungai, hanya boleh dilakukan di bagian sungai. Tidak boleh menambang di luar sungai, termasuk tebing. “Kalau izin rekomendasi normalisasi sungai, ya harus di sungai. Kalau ada di luar itu akan kita evaluasi,” katanya. Untuk kegiatan penambangan di luar sungai, klaim Gunawan, menjadi wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. “Setahu kami, itu kegiatan penambangan manual.”

Terpisah, Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan dan evaluasi. Seluruh korban sudah ditemukan dan operasi pencarian dihentikan. “Tidak ada korban yang masih tertimbun.”

Polres juga akan mengeluarkan surat larangan kegiatan penambangan manual pasir di wilayah gunung Merapi. Pelarangan berlaku mulai Selasa (19/12) kemarin hingga batas waktu yang belum ditentukan. “Sampai kondisi benar-benar aman. Sekarang sedang musim penghujan dan rawan longsor.” Penghentian ini, kata Hari, akan dilakukan menyeluruh di tiga kecamatan. Srumbung, Dukun, dan Sawangan. “Penghentian ini sudah sering kita lakukan, bukan hanya karena ada musibah. Pemasangan garis polisi dan penghentian penambangan ini kita lakukan sampai kondisi dinyatakan aman.”

Menurut Hari, permasalahan penambangan manual oleh warga, sebenarnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata. Tapi seluruh elemen masyarakat. Termasuk, pemerintah daerah setempat. Untuk itu, diperlukan pemikiran bersama, sehingga ke depan tidak lagi terjadi musibah, karena dampak penambangan. “Kita tidak bisa mengabaikan penambangan manual, karena ini ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan perhatian, apalagi saat ini ada dana desa yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi menciptakan lapangan kerja lain.”